Lembaga Desa

Lembaga Desa.

Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Desa, terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

  1. Hukum Tua
    Merupakan sebutan pemimpin desa yang ada di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Jabatan dari kepala desa itu sendiri bisa disebut dengan nama lain, sepeti contohnya Wali Nagari (Sumatera Barat), Hukum Tua (Sulawesi Utara), Kuwu (Cirebon dan Indramayu), Pambakal (Kalimantan Selatan), dan juga Perbekel (Bali). untuk desa Towuntu kepala desa disebut dengan nama Hukum Tua.
    Wewenang dari Hukum Tua, sebagai berikut :
    1. Mempimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, berdasar dari kebijakan yang sudah ditetapkan secara bersama, dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
    2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
    3. Menetapkan Peraturan Desa, yang di mana sudah memperoleh adanya persetujuan, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
    4. Menyusun dan juga mengajukan rencana peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk bisa dibahas dan juga bisa ditetapkan, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
    Sementara itu, seorang Hukum Tua tidak boleh atau dengan kata lain dilarang untuk bisa menjadi pengurus partai politik. Walaupun dilarang menjadi pengurus partai politik, Kepala Desa bisa menjadi anggota dari sebuah partai politik.
    Tidak hanya itu saja, berikut ini larangan Hukum Tua :
    Hukum Tua dilarang untuk, merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan.
    Hukum Tua dilarang untuk, merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
    Hukum Tua dilarang untuk, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan juga Pemilihan Kepala Daerah.
    Hukum Tua itu sendiri bisa diberhentikan tugasnya, atas usul dari pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasar dari hasil keputusan musyawarah BPD.
  2. Perangkat Desa 
    Perangkat Desa bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan juga wewenangnya. Perangkat Desa itu sendiri terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang lain. Perangkat Desa yang lain diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Perangkat Desa ini juga memiliki tugas untuk mengayomi kepentingan dari masyarakatnya. Berikut nama Hukum Tua dan Perangkat Desa Towuntu:
    1. Joli W. Engka, A.Md (Hukum Tua)
    2. Adri Alfian Sengaja (Sekdes)
    3. Royke Engka (Kaur Perencanaan)
    4. Sin Alou (Kaur Keuangan)
    5. Yuansten Sengka ( Kasi Pemerintahan)
    6. Riet Meini Kario ( Kasi kesejahteraan)
    7. Meidy Mawu (Kasi Pelayanan)
    8. Martje Kojo (Kepala Jaga 1)
    9. Jantje Alouw (kepala Jaga 2)
    10. Feri Hatidjah (kepala Jaga 3)
    11. Vinsa Sambouw (Kepala Jaga 4)

    Sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa di sini adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

  3. BPD Badan Permusyawaratan Desa (BPD)                                                                                                                                                                                                                                         Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraaan pemerintahan desa. BPD bisa dianggap sebagai “parlemen” desa. BPD itu sendiri menjadi lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Berikut Nama BPD Desa Towuntu:
    1. Bambang Afrigo Potangkuman (Ketua BPD)
    2. Nontje Wahongan (Wkl ketua BPD)
    3. Meiti Sengka ( Sekretaris BPD)
    4. Frida Tumuber (Anggota BPD)
    5. Andrika Alou ( Anggota BPD)
  4. Lembaga Kemasyarakatan Desa                                                                                                                                                                                                                                           Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang modern telah diperkenalkan kepada masyarakat di Desa, sejak UU No. 5/1979 dengan nama yang sama serta korporatis di seluruh Desa, seperti contohnya :
    1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
    2. Karang Taruna
    3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
    4. LINMAS (Perlindungan Masyarakat)
    5. dllBerbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di desa mempunyai fungsi sebagai salah satu wadah organisasi kepentingan masyarakat setempat, termasuk untuk kepentingan ketahanan sosial masyarakat (social security), serta mampu menyokong daya tahan ekonomi warga setempat (economic survival)
Facebook Comments